Indonesia

Pindad PT is an Indonesian state-owned arms company, producing a wide range of weapons for the Indonesian military, police and security forces, and exporting to a number of other countries in the region. In 2016 the company had just over 2000 employees and revenue of around £100m.

Rosa Moiwend

Background

Papua is the western half of New Guinea, the world’s second largest island, located about 200 km from the north of Australia. When the Dutch colonised this territory, it called it Dutch New Guinea. The name of this territory has changed over time according to its political status. The Papuan political leaders then changed the name of Dutch New Guinea to West Papua when they prepared for the self-government of this territory in 1961. As soon as the Dutch left in 1962, Indonesia took over the territory, and then West Papua became one of the Indonesian provinces, called Irian Jaya. In 1999, the demand for independence from Papuans increased. In 2001 the Indonesian government granted a Special Autonomy status for Papua under law number 21, and accepted the original name of Papua. Yet, the autonomous status does not mean self-government. All development policies are still under the control of Jakarta, including the policy over investment in natural resources. Moreover, Papua is the only province of Indonesia which it is still identified as a conflict zone under the national defence policy after East Timor became an independent country in 1999 and after Acheh Province signed a Peace Agreement in 2008.

On 16 August, the Jakarta Post reported on a new draft law on a national military reserve, which is presently being debated in the Indonesian parliament. It is not clear if this is in fact the same draft that had been presented in 2007 (see CO-Update No 34, November 2007). Back then, the proposed revision to the Reserve Forces Act (RUU Komponen Cadangan) put forward by the Department of Defence contained clauses that will make Army training or service compulsory (wajib militer, wamil) for all citizens aged 18-45.

Placheolder image

kembali ke daftar isi

Pusat Mediasi Walisongo bukan hanya sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang penelitian tentang konflik, pelatihan, dan pengajaran tentang resolusi konflik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga yang mengupayakan penyelesaian segala macam bentuk konflik secara damai. Ke­munculan lembaga ini merupakan respon terhadap khususnya situasi yang menyertai ambruknya rezim otoriter Orde Baru dan munculnya rezim yang menyebut dirinya reformasi. Rezim Orde Baru yang berwatak militeristik lebih mengedepankan pendekatan keamanan dalam setiap proses pembangunan. Konsekuensi dari pendekatan ini sering terdapatnya sejumlah pemaksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan. Demokrasi tidak berjalan. Rakyat menjadi objek daripada subjek pembangunan.

Ambruknya rezim Orde Baru pada akhir dekade 1990-an memberi ke­sempatan munculnya era demokrasi(tis) dan penguatan hak-hak sipil. Namun transisi dari era otoriter ke era demokratis ternyata tidak semudah yang di­bayangkan. Bagaimanapun pengalaman lama tak mudah untuk dilupakan dan begitu saja memakai yang baru. Artinya, transisi euforistis ini mem­butuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar menjadi demokratis. Jika pada Orde Baru kekerasan banyak dilakukan oleh negara, pada rezim reformasi ke­kerasan banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kekerasan itu banyak dipicu oleh perbedaan-perbedaan seperti per­bedaan etnis, agama, maupun pemahaman terhadap agama. Semua bentuk kekerasan itu membawa banyak korban. Konflik yang melibatkan ke­kerasan telah menyebabkan ribuan manusia meninggal dan ratusan ribu kehilangan harta dan terusir dari rumahnya. Suku Madura yang terusir dari Sambas dan akhirnya menetap di Kubu Raya di Kalimantan Barat merupakan dampak dari konflik etnis. Demikian pula penganut Ahmadiyah yang sampai sekarang belum bisa pulang ke rumah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, adalah contoh lain. Mereka hingga kini masih tinggal di penampungan. Bahkan menurut kabar, mereka terancam diusir oleh pemerintah daerah untuk keluar dari NTB.

Kini, konflik kekerasan memang sudah tidak tampak dibanding beberapa tahun lalu. Namun bukan berarti sudah hilang sama sekali. Potensi konflik kekerasan masih sangat besar. Sejumlah konflik kekerasan itu hanyalah tiarap yang suatu saat, jika tidak dikelola dengan baik akan bangkit kembali sewaktu-waktu. Rumput masih kering, angin masih bertiup kencang. Se­men­tara api belum benar-benar padam. Rakyat masih miskin, pembangunan belum merata. Keadilan masih compang-camping. Provokator masih ber­gentayangan.

Dari uraian di atas, tampak ada pergeseran konflik kekerasan. Pada Orde Baru kebanyakan konflik melibatkan rakyat di satu sisi, dan pemerintah di sisi lain. Sebagai pemegang monopoli interpretasi atas realitas, pemerintah biasanya muncul sebagai pemenang, tentu saja dengan kekuatan ber­senjatanya. Namun pada era reformasi, konflik bukan lagi antara pemerintah dan rakyat, melainkan rakyat melawan rakyat. Dalam hal ini mayoritas melawan minoritas. Kaum mayoritas muncul sebagai pemenang. Secara geografis, suku Madura dan Ahmadiyah yang terlibat dalam konflik kekerasan di Indonesia adalah kelompok minoritas.

Saya melihat absennya kekerasan inilah saat yang tepat untuk meng­kampanyekan ide-ide maupun praktek non-kekerasan. Term non-kekerasan adalah sebenarnya sebuah filosofi yang menolak setiap bentuk kekerasan fisik. Pada prakteknya, term itu dilihat sebagai sebuah alternatif terhadap penerimaan dari segala bentuk penekanan maupun penggunaan senjata. Tujuan utama dari kampanye non kekerasan adalah terjadinya perubahan sosial dan politik. Dalam pengertian demikian itulah, maka itu dibedakan dari penerimaan pasif (pasifisme). Non kekerasan dan pasifisme memang sama-sama menolak terhadap penggunaan kekerasan, tetapi pasifisme lebih mengarah pada keputusan personal yang didasarkan prinsip-prinsip spiritual dan moral. Pasifisme tidak dimaksudkan bagi terjadinya perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, secara teoritis, non kekerasan biasanya di­kam­panyekan manakala pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki hubung­an interdependensi fungsional dimana yang satu tergantung dari yang lain, seperti halnya pemerintah dengan rakyatnya.

Para pendukung gerakan non kekerasan percaya bahwa kerjasama dan persetujuan adalah akar kekuasaan politik, semua rezim termasuk institusi birokrasi, keuangan, dan segmen-segmen bersenjata dalam masyarakat (seperti angkatan bersenjata dan polisi); tergantung pada ketertundukan rakyatnya. Fungsi-fungsi instutional bisa berjalan manakala ada jaminan bahwa rakyat mau tunduk pada aturan-aturan. Artinya, perlu ada persetujuan dari rakyat. Jika kerjasama dan persetujuan absen, maka perjalanan institusional akan timpang, atau bahkan tidak berjalan sama sekali.

Bagaimana kalau konflik kekerasan itu antar kelompok dalam masyarakat dimana ketergantungan antar kelompok itu sangat minimal, atau bahkan mungkin tidak ada? Sebagai bagian dari ekspresi civil society, seruan untuk meniadakan atau menolak tindakan-tindakan kekerasan saya rasa universal. Ini adalah dalam rangka membangun dunia yang lebih beradab. Untuk itulah maka saya berharap buku ini menjadi pemicu kecil bagi terjadi perubahan-perubahan yang besar dalam perdamaian.

Semarang, 28 Juni 2009

Achmad Gunaryo

WALISONGO MEDIATION CENTER (WMC) Jl. Walisongo 3-5 Semarang Indonesia 50181 telp/fax +62-24-7622080 e-mail:iwmc_smgind@yahoo.com http://wmc-iainws.com/

A debate about conscription also started in Indonesia - but there conscription is to be introduced, not abolished. The proposed revision to the Reserve Forces Act (RUU Komponen Cadangan), put forward by the Department of Defence and which will go

before the parliament in early 2008, contains clauses that will make Army training or service compulsory (wajib militer, wamil) for all citizens aged 18-45.

Conscription is enshrined in the 1945 Constitution. According to art.

It is estimated that women comprised up to 70% of Aceh's pre-tsunami population of four million people. Men fled the war or emigrated in search of work. According to a short update by Nonviolence International: "Given that more men survived the tsunami because of their physical strength and speed, a horrendous percentage of those killed probably were women and girls."

Wilson bin Nurtiyas is a member of the Legislation Committee of the People's Democratic Party (PRD) of Indonesia and coordinator of the Indonesian Solidarity with the Struggle of the Maubere [East Timorese] People. In September 1996, he was arrested following a demonstration in Jakarta. He was eventually sentenced to five years in prison, but was released in July of this year as part of a partial amnesty for political prisoners.

PN: You refused to leave prison. Why?

Indonesia

Placheolder image
26/05/1998 1 Conscription

conscription exists

Conscription is enshrined in the 1945 Constitution. According to art. 179: "The Federal Law enacts regulations on the right and duty of all able citizens to assist in the maintenance of the independence of the Republic (...) and in the defence of the territory. The Federal Law regulates the exercise of this right and duty and determines the exceptions thereof." Art. 180, par.1 reads: "The armed forces of the republic (...) are entrusted with the protection of the interests of the Republic.

On Friday 14 November six East Timorese refugees were remanded to a prison in Preston in the north of England, awaiting trial on charges of "trespass" following an action at British Aerospace's nearby Werton factory.

The six were arrested on 12 November along with three British activists after they climbed into the factory as a protest against the export of BAe Hawk warplanes to Indonesia. All six refused to give the police their names and were held in police cells for two days, before being remanded to prison.

Subscribe to Indonesia